JAKARTA Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai mandat UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Salah satunya adalah target mulai beroperasinya BPJS Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014. Untuk itu DPR mendesak PT Askes dan PT Jamsostek untuk memenuhi target tersebut.
Demikian Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan memberikan rekomendasi usai menggelar rapat dengar pendapat umum dengan PT Askes dan PT Jamsostek, Rabu (30/5) yang khusus membahas perkembangan transformasi BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, dalam paparannya, Dirut PT Askes, I Gede Subawa, menjelaskan pada saat BPJS Kesehatan dimulai pada tahun 2014, ditargetkan sudah terdapat 150 cabang tersedia di berbagai daerah dan akan melayani kurang lebih 140 juta peserta.
Tentang universal coverage, Subawa akan menargetkannya pada 2019. Namun cepat atau tidaknya universal coverage bagi Subawa tergantung kemauan politik dari pemerintah.
Terkait persiapan transformasi ke BPJS Kesehatan, Subawa menyatakan kegiatan PT Askes terdiri dari sisi internal dan eksternal. Persiapan internal seperti terkait SDM, organisasi, dukungan teknologi informasi dan corporate culture.
Sedangkan persiapan eksternal, Subawa berharap pemerintah menyiapkan RPP sebagai payung hukum terselengaranya BPJS Kesehatan. Untuk itu PT Askes aktif memberi masukan rancangan kepada pemerintah tentang RPP yang dibutuhkan. Misalnya RPP Penerima Bantuan Iuran (PBI), Perpres tentang jaminan dan manfaat serta besaran iuran yang akan dikenakan dan pengelolaan dana.[leo bmb]
